Tata Cara Mendirikan Koperasi

Saya akan membahas tentang Tata Cara Mendirikan Koperasi yang berbadan hokum. Berikut cara-cara mendirikan koperasi:

Langkah-langkah mendirikan koperasi:

1. Calon-calon pendiri harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama

Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Sebaiknya sebelum melanjutkan proses mendirikan koperasi. Dahulukanlah tindakan penyusunan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami mengenai perkoperasian. Sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar memahami nilai dan prinsip koperasi dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi (Pasal 3 dan Pasal 4UU No. 25 Tahun 1992)

          2.  Dilaksanakannya Rapat Pembentukan

Proses kedua dalam pendirian koperasi adalah dijalankannya rapat pembentukan dimana untuk Koperasi Primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota pendiri, sedangkan untuk Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 koperasi melalui wakil-wakilnya (Pasal 5 Ayat 1). Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh pejabat dinas/instansi/badan yang membidangi koperasi setemoat sesuian domisili anggota (Pasal 5 Ayat 3), dimana kehadiran pejabat tersebut bertujuan antara lain untuk : memberi arahan berkenan dengan pembentukan koperasi, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai narasumber apabila ada pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian dan untuk meneliti isi konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum di “akta”kan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi setempat.

Dalam rapat pembentukan akan dibahas mengenai Anggaran Dasar Koperasi yang memuat antara lain (Pasal 5 Ayat 5) :

• Nama dan tempat kedudukan
• Maksud dan tujuan
• Jenis koperasi dan Bidang usaha Keanggotaaan
• Rapat Anggota
• Pemodalan, jangka waktu dan Sisa Hasil Usaha

            3.  Penyusun Akta Pendirian Koperasi

Proses ketiga yang harus dilakukan untuk mengesahkan Bdan Hukum Koperasi adalah Pembentukan atau penyusunan akta pendirian koperasi, yang dapat disusun oleh para pendiri (apabila di wilayah setempat tidak terdapat NPAK) atau dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (Pasal 6 Ayat 1). Selanjutnya notaris atau kuasa pendiri mengajukan pemohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan dilampirkan Pasal 7 ayat 1) :

•       2 (Dua) rangkap salinan akta pendirian bermeterai cukup
•       Data  akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani nbotaris
•       Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri
•       Rencana kegiatan usaha minimal tiga tahun kedepan dan RAPB
•       Dokumen lain yang diperlukan sesuai peraturan perundang undangan

      4.  Penelitian oleh Pajak yang memiliki Kewenangan

Langkah akhir yang harus diakui untuk mengesahkan koperasi tersebut sebagai Badan Hukum adalah Penelitian oleh pejabat yang berwenang Pejabat yang berwenang akan melakukan :

·         Penelitin terhadap materi Anggaran Dasar yang diajukan (Pasal 8 ayat 2)

·         Pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut (Pasal 8 ayat 2)

Syarat untuk Pendirian Koperasi

1.      Dua rangkap Salinan Akta Pendirian kopperasi dari notaris (NPAK)

2.      Berita acara Rapat Pendirian Koperasi

3.      Daftar hadri rapat pendirian koperasi

4.      Foto copy KTP Pendiri (urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar memper mudah pada saat verifikasi)

5.      Kuasa pendiri (pengurus terpilih) untuk mengurus pengesahan pembentukan koperasi

6.      Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri

7.      Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi

8.      Daftar susunan pengurus dan pengawas

9.      Daftar Sarana Kerja Koperasi

10.  Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus

11.  Struktur Organisasi Koperasi

12.  Surat pernyataan status kantor koperasi dan bukti pendukungnya

13.  Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sumber Referensi :

http://catatandiankurniawan.blogspot.com/2014/01/tata-cara-mendirikan-koperasi_3.html

Andai Aku Menjadi Menteri Koperasi

Menjadi seorang menteri itu sangat tidak gampang, jika menjadi seorang menteri koperasi itu merupakan tugas yang cukup sulit. Dilihat dari perkembangannya, koperasi sering kali dipandang sebelah mata. Inilah yang membuat orang berharap banyak pada koperasi, sebab, koperasi dengan system yang bertata baik membuat iklim asas ekonomi kekeluargaan mampu berjalan sebagaimana mestinya.

Di Indonesia terdapat massalah-masalah koperasi yaitu :

·         Kebanyakan pengurus koperasi telah lanjut usia sehingga kapasitas terbatas

·         Rangkap jabatan dalam koperasi

·         Bahwa ketidak percayaan anggota koperasi menimbulkan kesulitan dalam memulihkannya

·         Administrasi kegiatan belum memenuhi standar tertentu sehingga menyediakan data untuk pengambilan keputusan tidak lengkap

·         Tanggapan masyarakat sendiri terhadap koperasi : karena kegagalan koperasi pada waktu yang lalu tanpa adanya penanggung jawaban kepada masyarakat yang menimbulkan ketidak percayaan pada masyarakat tentang pengelolaan koperasi

·         Tingkat harga yang selalu berubah sehingga pendapatan penjualan sekarang tidak dapat dimanfaatkan untuk meneruskan usaha

·         Bertambahnya persaingan dari badan usaha yang lain secara bebas memasuki bidnag usaha yang sedang ditangani oleh koperasi

            Hingga saat ini peran pemerintah masih perduli terhadap keberadaan koperasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembinaan dan pembelajaran mengenai koperasi. Dengn program ini diharapkan dalam segala masyarakat dari siswi hingga pegawai negeri dan kalangan swasta  untuk mendirikan koperasi dilingkungan msing-masing. Demikian dengan Koperasi Unit Desa yang didirikan disetiap lokasi desa, semua itu diharapkan mampu menjadi perekonomian nasional.

            Namun jangan membiarkan koperasi melaju sendiri di tengah arus ekonomi yang semakin ketat persaingannya, Maka kualitas koeprasi secara keseluruhan memang harus diupayakan oleh semua pihak baik pengelola koperasi, masyarakat dan pemerintah.

            Jika saya menjadi menteri koperasi, mungkin saya akan menjawab saya akan mengembalikan koperasi Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya kita mengenal apa itu koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan atau demi kesejahteraan bersama.

            Dan saya ingin agar maasyarakat Indonesia khususnya kaum muda dan para masyarakat lainnya bisa kembali pada perekonomian Negara Indonesia. Sangat jelas peranan kita bisa mengetahui apa yang bisa dilakukan untuk memjukan perkoperasian di Negara kita. Kejujuran dalam bekerja adalah hal yang utama dalam mengatasi korupsi. Kalau pemimpinnya tidak jujur bagaimana rakyatnya ingin mencontoh dengan baik. Karena pemimpin yang bbaik dapat menjadi panutan bagi rakyatnya. Kesederhanaan adalah jawaban atas keterpurukan perekonomian bangsa, oleh karena itu sebagai seseorang pemimpin haruslah bersikap sederhana jangan terlalu berlebihan.

            Untuk menjadi seorang menteri koperasi ada hal-hal yang dilakukan seperti halnya:

1.      Merumuskan kebijakan pemerintah dibidang pembinaan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

2.      Mengkoordinasikan dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana dan program pemantauan, analisi dan evaluasi di bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

3.      Meningkatkan oeran serta masyarakat di bidang koperasi dan UKM

4.      Mengkoordinasikan kegiatan operasional lembaga pengembangan sumber daya ekonomi rakyat.

Tugasnya :

Tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi Fselon I Kementerian Negara pasal 552, 553 dan 554, yaitu : Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintah Negara.

            Fungsinya :

-          Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah

-          Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah

-          Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

-          Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah

-          Penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan oemberdayaan koperasi ,usaha mikro,kecil dan menengah sesuai dengan undang-undang dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

Jika semua telah memiliki nilai-nilai tersebut, yakinlah bahwa koperasi Indonesia akan maju dengan pesat. Ketahuilah bahwa kedamaian yang terdapat pada suatu struktur yang aa, akan membawa kita  pada koperasi di era yang baru. Dan pastinya kementrian akan menjadi pengawal keuangan Negara yang sempurna.

Saya akan mencoba menempatkan koperasi berada di tempat-tempat yang bisa dijangkau masyarakat, sehingga orang semakin mudah untuk menginvestasikan dan menyimpan uangnya di kopersi dari pada di bank yang terlalu banyaak biaya administrasinya yang cenderung merugikan pengguna.

Upaya pembangunan koperasi terpadu dengan melibatkan semua unsur terkait dilakukan dengan tetap memelihara kemurnian asas dan pelaksanaan koperasi.  Dengan segala yang telah dijelaskan ,maka sekarang koperasi bukan lagi lembaga yang menjadi tempelan semata. Dengan demikian, bagaimana kita menjaga dan turut berperan aktif di dalamnya. Untuk mendukung keberadaan koperasi.

Sumber Referensi :

https://devinaameliach.wordpress.com/2015/09/29/andai-aku-menjadi-menteri-koperasi/

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga berhasil menyelesaikan Makalah ini yang Alhamdulillah tepat pada waktunya. Makalah ini berisi tentang Kemiskinan dan Kesenjangan.

Kami sampaikan terima kasih kepada Orang tua yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Tidak lupa juga kami berterimakasih kepada Bapak/Ibu dosen Perekonomian Indonesia yang telah memberikan banyak pelajaran tentang Perekonomian Indonesia ini kepada saya dan rekan - rekan.

 Penulis menyimpulkan bahwa tugas kelompok ini masih belum sempurna, oleh karena itu Penulis menerima saran dan kritik, guna kesempurnaan tugas ini dan bermanfaat bagi Penulis dan pembaca pada umumnya.

Depok, Mei 2015

Kelompok 3

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................. i

KATA PENGANTAR .............................................................................. ii

DAFTAR ISI ............................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................... 1

1.2. Rumusan Masalah .............................................................................. 1

1.3. Tujuan ................................................................................................ 1

BAB II PEMBAHASAN .......................................................................... 2

2.1. Konsep dan Pengertian Kemiskinan................................................... 2

2.2. Garis Kemiskinan ............................................................................... 3

2.3. Penyebab dan Dampak Kemiskinan.................................................... 3

2.4. Pertumbuhan, Kesenjangan, dan Kemiskinan .................................... 4

BAB III PENUTUP ................................................................................... 6

3.1. Kesimpulan ......................................................................................... 6

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 7

BAB I

PENDAHULUAN

1. LatarBelakang

       Saat ini, Perkembangan Perekonomian di Indonesia sangat merosot . Salah satunya adalah Kemiskinan. Kemisikinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Umumnya masyakat Indonesia perkembangan ekonominya merosot yang disebabkan oleh ketidak mampuan masyarakat yang belum mengetahui perkembangan ekonomi yang sekarang. Oleh sebab itu, kelompok kami akan membahas tentang Perkembangan Perekonomian di Indonesia.

2. RumusanMasalah

a.       Apakah konsep dan pengertian dari kemiskinan?

b.      Apa itu garis kemiskinan?

c.       Apakah penyebab dan dampak dari kemiskinan?

d.      Bagaimana hubungan petumbuhan, kesenjangan, dan kemiskinan?

3. Tujuan

1.      Untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang kemiskinan dan kesenjangan.

2.      Untuk mengetahui tentang garis kemiskinan.

3.      Untuk mengetahui penyebab dan dampak kemiskinan.

4.      Untuk mengetahui hubungan pertumbuhan, kesenjangan, dan kemiskinan.

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Konsep Dan Pengertian Kemiskinan

1)      Konsep Kemiskinan

   Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau kekeluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (social distinction) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan.

Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata (garis kemiskinan) dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk.

a.       Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan (poverty line) yang sifatnya tetap tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu masyarakat. Garis Kemiskinan (poverty line) adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada defenisi mengenai standar hidup minimum. Sehingga kemiskinan abosolut ini bisa diartikan dari melihat seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin.

b.        Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif pada dasarnya menunjuk pada perbedaan relatif tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Mereka yang berada dilapis terbawah dalam persentil derajat kemiskinan suatu masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin. Dalam kategori seperti ini, dapat saja mereka yang digolongkan sebagai miskin sebenarnya sudah dapat mencukupi hak dasarnya, namun tingkat keterpenuhannya berada dilapisan terbawah.

2)   Pengertian Kemiskinan

       Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dll.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

·         Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari: sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

·         Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.

·         Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makan "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.

2.      Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK)

Konsep Definisi

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Rumusan

 GK = GKM + GKNM

Ket :    GK      = Garis Kemiskinan

            GKM   = Garis Kemiskinan Makanan

            GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

Kegunaan

Untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin (headcount index-Po), indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index-P1), dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index-P2)

Keterangan Tambahan

Selain dari Susenas Modul Konsumsi dan Kor, variabel lain untuk menyusun indikator kemiskinan diperoleh dari Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD).

Interpretasi

Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Yessi Kurniyanti (2C214390)

3.        Penyebab Dan Dampak Kemiskinan

1)        Penyebab Kemiskinan

a.         Urbanisasi

     Orang berpikir bahwa tinggal di kota besar akan mendatangkan penghasilan besar. Namun semakin banyak orang yang datang ke kota besar maka lapangan pekerjaan yang tersedia juga akan semakin sedikit. dan hal ini malah akan memperparah tingkat pengangguran.

b.        Korupsi

     Hal ini "menyumbangkan" banyak sekali warga miskin di Indonesia, karena bantuan yang seharusnya untuk membantu masyarakat miskin malah diambil orang yang tidak bertanggungjawab.

c.         Sumber Daya Alam (SDA)

     Ini yang menyebabkan kemiskinan susah sekali berkurang. Bisa diketahui banyak SDA di Indonesia memiliki kualitas yang kurang, sehingga para SDA tidak mempunyai keahlian yang bisa digunakan untuk mendapatkan penghasilan.

d.        Tingkat pendidikan yang rendah

     Tidak adanya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan yang lebih, masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Karena dengan pendidikan, masyarakat bisa mengerti dan memahami bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Dengan belajar, orang yang semula tidak bisa menjadi bisa, salah menjadi benar, dsb. Maka dengan tingkat pendidikan yang rendah, masyarakat akan dekat dengan kemiskinan.

e.         Bencana alam

     Banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami dapat menyebabkan gagalnya panen para petani, sehingga tidak ada bahan makanan untuk dikonsumsi dan dijual kepada penadah atau koperasi. Kesulitan bahan makanan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi.

f.          Tidak menjalankan program Keluarga Berencana (KB)

     Masih ada orang yang berpikir bahwa anak merupakan tabungan masa depan, dan orang yang berpikiran seperti itu memiliki banyak anak. Namun hal tersebut malah menjadi beban ekonomi yang berat karena harus menghidupi banyak anggota keluarga.

2)        Dampak Kemiskinan

a.         Kriminalitas

     Semakin banyak orang yang miskin, maka semakin banyak pula kemiskinan yang terjadi. Masuk akal bila seorang kepala rumah tangga menghalalkan segala cara untuk menghidupi keluarganya yang kelaparan.

b.        Pengangguran

     Pengangguran merupakan dampak dari kemiskinan, berhubung pendidikan dan keterampilan merupakan hal yang sulit diraih masyarakat, maka masyarakat sulit untuk berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan.

c.         Bunuh diri

     Banyak orang yang putus asa karena tidak sanggup menghadapi kemiskinan, sehingga mengambil jalan pintas.

d.      Kebodohan

     Semakin banyak rakyat miskin maka semakin banyak juga yang tidak bisa mendapatkan pendidikan.

e.       Kesehatan sulit untuk didapatkan

     Karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat kemiskinan membuat rakyat miskin sulit menjaga kesehatannya. Belum lagi biaya pengobatan yang mahal di klinik atau rumah sakit yang tidak dapat dijangkau masyarakat miskin. Ini menyebabkan gizi buruk atau banyaknya penyakit yang menyebar.

4.        Pertumbuhan, Kesenjangan Dan Kemiskinan

          1)      Hubungan antara Pertumbuhan dan Kesenjangan: Hipotesis Kuznets

            Data decade 1970an dan 1980an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi di banyak Negara berkembang, terutama Negara-negara dengan proses pembangunan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi: semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan per kapita semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya.  Studi dari Jantti (1997) dan Mule (1998) memperlihatkan perkembangan ketimpangan pendapatan antara kaum miskin dan kaum kaya di Swedia, Inggris dan AS, serta beberapa Negara di Eropa Barat menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama decade 1970an dan 1980an.  Jantti membuat kesimpulan semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakan public.  Dalam perubahan pasar buruh, membesarnya kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besarnya pendapatan dari istri dalam jumlah pendapatan keluarga merupakan dua factor penyebab penting.

Literature mengenai perubahan kesenjangan dalam dsitribusi pendapatan awalnya didominasi oleh apa yang disebuthipotesis Kuznets. Dengan memakai data antar Negara (cross section) dan data dari sejumlah survey/observasi di tiap Negara (time series), Simon Kuznets menemukan relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat perdapatan per kapita berbentuk U terbalik.  Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari ekonomi pedesaan (rural) ke ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi industry.

          2)      Hubungan antara Pertumbuhan dan Kemiskinan

            Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan dan kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan dengan ketimpangan, seperti yang telah dibahas di atas.  Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur berkurang.  Namun banyak factor lain selain pertumbuhan yang juga mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan di suatu Wilayah/Negara seperti struktur pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.

 

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

                                   Dengan demikian, Kemiskinan terjadi ketika ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti: Urbanisasi, Korupsi, SDA (Sumber Daya Alam), Tingkat Pendidikan yang rendah, Bencana Alam, KB.

Ada juga beberapa dampak dari kemiskinan seperti: kriminalitas, pengangguran, bunuh diri, kebodohan, dan kesehatan sulit didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131195-T%2027312-Determinan%20kemiskinan-Tinjauan%20literatur.pdf

http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=50

http://alifapaadanya.blogspot.com/2013/04/penyebab-kemiskinan-di-indonesia-serta.html

http://ochascorpiogirl.blogspot.com/2012/10/faktor-penyebab-dan-cara-mengatasi.html

https://saefakipratiwi.wordpress.com/2012/03/08/dampak-kemiskinan/

http://ardhiananoerhaq.blogspot.com/2011/03/kemiskinan-dan-kesenjangan-perekonomian.html