Siapkah Koperasi Menghadapi Era Globalisasi???

Sebelum membahas kita semua harus mengetahui apa itu Globalisasi? Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia diseluruh dunia melalui perdagangan,investasi,perjalanan,budaya populer,dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit.Atau pengertian lain dari Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu,antar kelompok,dan antarnegara saling berinteraksi,bergantung,terkait,dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara.

Dari pendapat para pakar ekonomi dapat dijelaskan bahwa permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini antara lain adalah:

1. Kemiskinan

Data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan Indonesia pada tahun 2008 masih berada pada tingkat yang cukup tinggi, yaitu 15,42. Angka ini memang lebih rendah dibanding dengan angka kemiskinan tahun sebelumnya. Namun demiian apabila jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2008 sekitar 240 juta jiwa, berarti masih ada sekitar 36 juta jiwa penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Jumlah pen-duduk miskin ini merupakan masalah yang cukup berat bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah harus menyediakan subsidi (BLT) yang semakin besar, sementara kemampuan keuangan pemerintah (dari dalam negeri) juga tidak lebih baik.

2. Ketidakmerataan pendapatan masyarakat

Hasil pembangunan ekonomi nasional seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia secara merata. Namun kenyataannya, kelompok penduduk menengah ke atas cenderung lebih banyak menikmati hasil pembangunan tersebut. Data tahun 2004 yang pada tahun 2008/2009 mungkin juga tidak mengalami perubahan secara signifikan, menunjukkan bahwa 40% penduduk Indonesia yang berpendapatan rendah menikmati hasil pembangunan (pembagian pendapatan) sebesar 20,8%; 40% penduduk Indonesia yang berpendapatan menengah menikmati hasil pem-bangunan (pembagian pendapatan) sebesar 37,1%; dan 20% penduduk Indonesia yang berpendapatan tinggi menikmati hasil pembangunan (pembagian penda-patan) sebesar 42,1%. (Kuncoro, M., 2006: 140). Indeks Gini pun menunjukkan angka yang cukup besar yaitu 0,376 pada tahun 2007. Hal ini berarti bahwa hasil pembangunan ekonomi dalam bentuk pendapatan nasional masih lebih banyak dinikmati oleh penduduk yang berpendapatan menegah ke atas. Dengan kata lain masih terjadi ketidakmerataan pembagian pendapatan sebagai hasil pembangunan ekonomi nasional.

3. Pengangguran

Data BPS menunjukkan bahwa angka pengangguran terbuka pada tahun 2009 dibanding dengan tahun sebelumnya menunjukkan kenaikan hingga menjadi 9%. Apabila jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan 2009 naik menjadi sekitar 242,5 juta jiwa, ini berarti jumlah penganggur di Indonesia pada tahun 2009 menjadi sekitar 21,82 juta jiwa. Jumlah penganggur ini merupakan masalah yang berat bagi pemerintah Indonesia, karena kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja pada tahun 2009 masih jauh dari jumlah tersebut. 

4. Inflasi yang relatif masih cukup tinggi

Data Moneter Bank Indonesia 2009 menunjukkan bahwa tingkat inflasi pada bulan Januari 2009 adalah 9,17%. Tingkat inflasi ini lebih rendah dibanding tingkat inflasi pada bulan Desember 2008 yaitu 11,06%. Namun demikian, tingkat inflasi itu masih harus ditekan lebih rendah lagi agar daya beli masya-rakat bisa meningkat, sehingga kesejahteraannya juga meningkat. 

5. Ketergantungan terhadap luar negeri cukup tinggi

Dalam aspek produksi tertentu, pemerintah Indonesia masih bergantung pada (diatur) luar negeri, misalnya dalam hal pengelolaan SDA (sumber daya alam). Hal ini mengakibatkan hasil yang diperoleh bangsa Indo-nesia dari pengelolaan SDA tersebut menjadi tidak optimal. Utang luar negeri pun semakin meningkat, (tahun 2009 mencapai Rp1.667 Tr). Akibatnya lebih dari 30% APBN digunakan untuk membayar agsuran utang luar negeri. Jumlah angsuran sebesar itu tentu akan menganggu pelaksanaan pembangunan nasional, yang pada akhirnya akan mengurangi kesejahteraan rakyat.

Solusi untuk memecahkan masalah perekonoian bangsa Indonesia tersebut sedikit banyak tentu dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut oleh negara Indonesia. Sebelum kita berbicara tentang sistem ekonomi yang dianut Indonesia, ada baiknya kita tengok kembali berbagai sistem ekonomi yang pernah ada di dunia. Samuelson dan Nordhaus (2001: 9) menyebutkan tiga sistem ekonomi yang berpengaruh terhadap pemecahan masalah ekonomi. Ketiga sistem ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi pasar (liberalis), sistem ekonomi terpimpin (sosialis), dan sistem ekonomi campuran. 

Sistem Ekonomi

1. Sistem Ekonomi Pasar (Liberalis)

Di Amerika Serikat dan negara-negara barat pada umumnya, persoalan ekonomi diselesaikan melalui pasar. Oleh karena itu sistem ekonomi mereka disebut sistem ekonomi pasar. Adapun yang dimaksud sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana perusahaan individual dan swasta membuat keputusan mengenai what, how, dan for whome didasarkan pada pasar. Dengan kata lain, segala keputusan mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat didasarkan pada pasar. Di sini pemerintah tidak ikut campur tangan dalam membuat keputusan yang terkait dengan kegiatan ekonomi. 

2. Sistem Ekonomi Terpimpin (Sosialis)

Di Uni Sovyet (sebelum pecah) dan negara-negara Eropa Timur pada umumnya, keputusan yang terkait dengan what, how, dan for whome diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, sistem ekonomi mereka dikenal dengan sistem ekonomi terpimpin. Di dalam sistem ekonomi ini pemerintah mengatur seluruh keputusan yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Di sini pemerintah menguasai seluruh sarana produksi, dan masyarakat tinggal melaksanakan keputusan pemerintah yang terkait dengan kegiatan ekonomi.

3. Sistem Ekonomi Campuran

Di dalam masyarakat kontemporer tidak ada yang melaksanakan 100% satu sistem ekonomi (ekonomi pasar atau ekonomi terpimpin). Semua masyarakat cenderung melaksanakan sistem ekonomi campuran. Di sini terjadi unsur –unsur pasar dan unsur-unsur terpimpin. Di Amerika Serikat sendiri saat ini, keputusan yang terkait dengan kegiatan ekonomi diserahkan pada pasar, sementara itu pemerintah berperan sebagai pengawas fungsi pasar. Ada pula negara yang sebagian besar keputusan ekonominya diatur oleh pemerintah, dan sebagian lagi diserahkan pada pasar. Dengan kata lain, saat ini ada negara-negara yang sistem ekonominya campuran, condong ke ekonomi pasar, dan ada pula negara-negara yang sistem ekonominya campuran, condong ke ekonomi terpimpin.

a. Pembentukan koperasi

Dalam pembentukan koperasi, hal yang harus dilakukan yaitu harus ada kesepakatan antara calon –calon pendiri untuk secara bersama-sama mengikatkan diri untuk mendirikan sebuah koperasi yang di tuliskan dalam sebuah akta pendirian koperasi. Selain itu juga memenuhi persyaratan persyaratan tertentu agar koperasi tersebut dapat menjadi suatu badan hukum melalui pengesahan akta pendirian tersebut oleh pemerintah.

Bagi pihak-pihak yang ingin mendirikan koperasi, maka setidaknya memenuhu beberapa persyaratan tertentu. Persyaratan itu antara lain :

•           Mempunyai minat dan dinamika yang besar, kreatif, dan bercita-cita tinggi, mempunyai jiwa sosial yang tebal untuk bekerja bagi kepentingan orang banyak
•       Berjiwa pancasila sehingga dapat memupuk persatuan dan kesatuan, juur, dan berwibawa sehingga mendapat kepercayaan penuh untuk bertindak atas nama dan demi kepentingan manusia.
•       Menyadari tugas dan peranan koperas, yaitu antara lain yang utama mewujudkan demokrasi ekonomi dan meningkatkan taraf hidup rakyat.
•       Mempunyai kepercayaan pada diri sendiri, keberanian, keuletan, dan keyakinan tentang berhasilnya koperasi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang menyeluruh berdasarkan pancasila
•       Mempunyai keluwesan untuk menegakkan integrasi, segala sesuatu kelak dalam pelaksanaan usaha akan sejalan dan searah.

Berikut ini adalah berbagai peran dan kebijaksanaan pemerintah untuk mengembangkan perkoperasian di Indonesiaa yaitu:

1. Peningkatan Modal Pembangunan Koperasi

Usaha ini Bertujuan untuk mengendalikan dana bagi Lembaga Jaminan Kredit Koperasi guna meningkatkan kemampuan modal koperasi melalui kredit-krdit yang diterimanya dari bank atas jaminan lembaga tersebut.

2. Bimbingan Penyuluhan Usaha Koperasi

Kegiatan ini bertujuan untuk mengintensifkan usaha pembinaan koperasi dalam rangka usaha untuk meningkatkan produksi dan pemasaran hasil produksi, juga penyuluhanuntuk mewujudkan koperasi yang sehat.

3. Perkembangan Organisasi dan Tata Laksana Koperasi

Sistem manajemen dan organisasi koperasi dikembangkan kearah sistem manajemen dan organisasi yang disatu pihak dapat melakukan fungsi ekonomi perusahaan secara efektif dan dilain pihak dapat pula merangsang partisipasi anggota dan memenuhi koerasi sebagai organisasi sosial. Dalam hubungan ini di dorong unit perkembangan koperasi lebih besar agar efisiensi dan efektifitas koperasi dapat meningkat selanjutnya memberi kemudahan kepada koperasi untuk memenuhi kebutuhan koperasi atas modal kerjanya

4. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan koperasi dalam jangka panjang sudah selayaknya dilaksanakan dan dibiayai oleh koperasi iyu sendiri. Namun untuk menghadapi kelangkaan tenaga usahawan, tenaga terampil dan tenaga administrasi, pemerintah menyediakan fasilitas untuk pendidikan dan pelatihan tenaga untuk pembangunan koperasi.

5. Peningkatan Penelitian atau Survey Koperasi

Penelitian ini sangat diperlukan untuk mengidentifikasikan masalah, mengadakan eksplorasi dan pengkajian berupa pilot project untuk pembangunan koperasi.

SUMBER:      http://anggapriyambada99.blogspot.co.id/2012/10/normal-0-false-false-false.html

http://soddis.blogspot.co.id/2015/02/sistem-ekonomi-koperasi-sebagai-solusi.html

Wajah Pengkoperasian Indonesia

Disini saya akan membahas tentang Wajah Pengkoperasian Indonesia, Sebelumnya kita mengenal apa itu koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hokum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan atau demi kesejhteraan bersama. Indonesia ada dua jenis koperasi yang masih berkembangg sampai saat ini, yaitu koperasi yang bersifat konversional dan koperasi syariah.Dalam penggunaan atau asas koperasi syariah tidak jauh berbeda dengan koperasi konversional yaitu asas koperasi syariah itu sendiri berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopolikan oleh pemilik modal

Tujuan dari pembentukan koperasi yang notabanenya adalah badan usaha, bukan untuk mencari keuntungan atau laba sebanyak-banyaknya, melainkan koperasi dibentuk dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan bersama semua anggotanya. Tidak hanya bergerak dalam memberikan jasa simpanan pinjam, koperasi juga bergerak dalam bidang memproduksi barang dan jual beli produk. Modal koperasi didapatkan dari iuraan seluruh anggotanya, sistemnya hamper mirip seperti investasi, pembagian sisa hasil usaha (SHU) didapatkan pada presentase iuran yang diberikan anggota pada saat memberika iuran yang digunakan sebagai modal awal berjalannya koperasi.

Selain itu contoh lainnya yaitu ada koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha dan lain-lain yang saat ini sedang marak dan banyak diminati masyarakat karena kegiatan ekonomi yang dijalankan itu mencakup perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan keperluan sehari-hari, pengelolaan dan pemasaran hasil. Jadi masyarakat merasa terbantu dengan layanan-layanan yang diberikan koperasi serba usaha seperti memberikan pinjaman kepada anggota masyarakat yang terdaftar sebagai anggota.

Wajah koperasi di Indonesia saat ini menurut saya sangat memprihatinkan, karena banyak koperasi yang gulung tikar dan tidak aktif. Banyak koperasi yang tidak aktif saat ini akibat dari kurangnya perhatian dari pemerintah yang mendorong koperasi ini lebih maju, misalnya dengan memberikan bantuan dana. Selain itu juga dari pihak masyarakat itu sendiri yang kurang memahami ilmu ekonomi tentang koperasi. Masyarakat juga sangat menentukan jalannya koperasi tersebut karena siapa saja berhak berpartisipasi menjadi anggota koperasi. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas juga mempengaruhi mundurnya koperasi yang berakibat banyak diambil alih oleh pihak swasta.keadaan koperasi ini mungkin diketahui oleh masyarakat luas tetapi akibat perubahan zaman dan gengsi saat ini maka dari itu banyak masyarakat yang lebih memilih membeli sesuatu di pasar swalayan.

Pemerintah pun sebenarnya memiliki peran dalam permodalan dana koperasi, pemerintah memang menyisihkan dana untuk namun subsidi tersebut tidak disebarkan untuk koperasi jangkauan luas. Dana tersebut lebih dirasakan oleh koperasi yang berada di kota – kota besar dan  koperasi milik instansi pemerintah yang lebih banyak koperasi nya bersifat tertutup, padahal jika dilihat dari jangkauannya koperasi dikota – kota kecil ataupun pedesaan yang justru lebih menjangkau sampai masyarakat luas. Koperasi Indonesia seharusnya dapat berdiri sendiri walaupun tanpa campur tangan pemerintah, agar koperasi tersebut bisa mandiri dan dapat bersaing dengan badan usaha lain di era yang semakin modern ini.

Perlakuan anggota koperasi yang kurang transparan dan tidak bertanggung jawab ini banyak menimbulkan masalah akhir-akhir tahun ini. Saya ambil contoh sebuah koperasi di Tanggerang, Banten yang badan usahanya bergerak di bidang koperasi simpan pinjam dan investasi telah melarikan uang nasabahnya sebanyak jutaan bahkan milyaran rupiah. Dalam hal ini investor akan menginvestasikan sejumlah dana kepada koperasi tersebut dengan perjanjian akan memberikan bonus keuntungan usahanya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang koperasi dan investasi ini, serta kurangnya pengawasan terhadap anggota koperasi. Sebenarnya tidak heran juga banyak anggota koperasi Masalah lainnya akibat dari tidak aktifnya koperasi-koperasi di Indonesia adalah cara pengelolaannya yang kurang professional. Sumber daya manusia disini sangat penting untuk kemajuan koperasi. Sebenarnya yang harus dibenahi disini adalah manajemen pengelolaan terhadap anggota-anggotanya juga. Koperasi yang berhasil adalah yang mempunyai anggota dengan sikap yang transparan dan tanggung jawab.

Perlakuan anggota koperasi yang kurang transparan dan tidak bertanggung jawab ini banyak menimbulkan masalah akhir-akhir tahun ini. Saya ambil contoh sebuah koperasi di Tanggerang, Banten yang badan usahanya bergerak di bidang koperasi simpan pinjam dan investasi telah melarikan uang nasabahnya sebanyak jutaan bahkan milyaran rupiah. Dalam hal ini investor akan menginvestasikan sejumlah dana kepada koperasi tersebut dengan perjanjian akan memberikan bonus keuntungan usahanya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang koperasi dan investasi ini, serta kurangnya pengawasan terhadap anggota koperasi. Sebenarnya tidak heran juga banyak anggota koperasi yang malah ikut terjebak dalam permainan investasi ini. Maka dari itu jangan mudah terpengaruh dan mudah percaya dengan orang lain karena zaman sekarang ini sangat rawan dengan kasus penipuan.

Dinegara berkembang, khususnya Indonesia, koperasi sangat dibutuhkan sebagai institusi yang menjadi mitra Negara untuk membangunan kesejhteraan masyarakat. Perekonomian Indonesia sekarang sedang dalam keadaan yang terpurk dan sungguh sangat berbeda jika dibandingkan dengan perkoperasian saat koperasi baru dilahirkan. Koperasi saat ini seperti berada diantara hidup dan mati, semakin hari tidak menunjukan kemajuan berkesan melainkan selalu menunjukan kemunduran yang signifikan. Berikutnya adalah masalah manajerial dalam pengo;aan koperasi hang masih belum professional, dikatakan demikian karena kebanyakan koperasi masih menggunakan perhitungan manual dan cara manajemen yang sederhana dalam pengelolaan koperasi.

Hal-hal yang harus diubah:

Sikap mental adalah mutlak harus diubah ,yang utama adalah menurut saya pengetahuan yang menimbulkan sikap optimism untuk bisa mengubah kesadaran untuk berbuat lebih guna kelangsungan kehidupan  berbangsa dan bergenegara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian upaya untuk bisa meningkatkan tariff hidup yang lebih baik bisa diraih tentunya dengan mengusung keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilam social nagi seluruh rakyat Indonesia hanya mungkin aplikasinya sedikit mendapat tantangan dengan ekonomi global yang cenderung kapitalis. Harus ada pendidikan tentang koperasi sejak dini.

Caranya:

1)      Meningkatkan kualitas sumber daya koperasi

2)      Meningkatkan kerja sama antara koperasi dan koperasi dengan lembaga usaha lainnya, baik tingkat nasional maupun internasional

3)      Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, lembaga tinggi Negara dan masyarakat untuk mmemungkinkan koperasi mendapatkan akses dan peluan yang lebih besar dalam perekonomian nasional

4)      Meningkatkan peran wanita dan pemuda dalam perkoperasian

Melihat dari penjelasan wajah koperasi di Indonesia saat ini, banyak masalah yang satu persatu harus dibenahi agar menciptakan koperasi Indonesia menjadi lebih baiklagi. Yang harus diubah adalah dengan meningkatkan pendidikan dan teknologi dengan cara memberikan penyuluhan kepada generasi muda yang akan memajukan koerasi. Selain itu juga SDM atau sumber daya manusia yang tinggi ,misalnya dengan merekrut pekerja-pekerja Indonesia yang berkualitas dengan berpendidikan. Bukan hanya dari sisi eksternal saja tetapi juga dari segi internalnya yaitu anggotanya yang harus bersikap trasparan agar tidak terjadi penyelewengan dana dan pemanfaatan koperasi untuk kepentingan pribadi.

Dari penjelasan diatas tersebut mejelaskan bahwa pada saat ini Wajah Koperasi Indonesia keberadaannya saat ini tidak terlalu berpengaruh atau tidak dominan di permukaan masyrakat. Namun disamping kekurangan dan ketertinggalan koperasi, berdirinya koperasi masih menjadi suatu perhitungan , serta keharusan dan selain itu  masih banyak masyarakat yang  masih membutuhkan wadah seperti koperasi dan merasa mendapatkan keuntungan dan kenyamanan dari hasil kegiatan koperasi  meskipun kegiatannya saat ini bisa dikatakan tertinggal.

http://firyalekaagustya.blogspot.co.id/2012/10/wajah-koperasi-indonesia-saat-ini.html

Tata Cara Mendirikan Koperasi

Saya akan membahas tentang Tata Cara Mendirikan Koperasi yang berbadan hokum. Berikut cara-cara mendirikan koperasi:

Langkah-langkah mendirikan koperasi:

1. Calon-calon pendiri harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama

Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Sebaiknya sebelum melanjutkan proses mendirikan koperasi. Dahulukanlah tindakan penyusunan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami mengenai perkoperasian. Sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar memahami nilai dan prinsip koperasi dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi (Pasal 3 dan Pasal 4UU No. 25 Tahun 1992)

          2.  Dilaksanakannya Rapat Pembentukan

Proses kedua dalam pendirian koperasi adalah dijalankannya rapat pembentukan dimana untuk Koperasi Primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota pendiri, sedangkan untuk Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 koperasi melalui wakil-wakilnya (Pasal 5 Ayat 1). Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh pejabat dinas/instansi/badan yang membidangi koperasi setemoat sesuian domisili anggota (Pasal 5 Ayat 3), dimana kehadiran pejabat tersebut bertujuan antara lain untuk : memberi arahan berkenan dengan pembentukan koperasi, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai narasumber apabila ada pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian dan untuk meneliti isi konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum di “akta”kan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi setempat.

Dalam rapat pembentukan akan dibahas mengenai Anggaran Dasar Koperasi yang memuat antara lain (Pasal 5 Ayat 5) :

• Nama dan tempat kedudukan
• Maksud dan tujuan
• Jenis koperasi dan Bidang usaha Keanggotaaan
• Rapat Anggota
• Pemodalan, jangka waktu dan Sisa Hasil Usaha

            3.  Penyusun Akta Pendirian Koperasi

Proses ketiga yang harus dilakukan untuk mengesahkan Bdan Hukum Koperasi adalah Pembentukan atau penyusunan akta pendirian koperasi, yang dapat disusun oleh para pendiri (apabila di wilayah setempat tidak terdapat NPAK) atau dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (Pasal 6 Ayat 1). Selanjutnya notaris atau kuasa pendiri mengajukan pemohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan dilampirkan Pasal 7 ayat 1) :

•       2 (Dua) rangkap salinan akta pendirian bermeterai cukup
•       Data  akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani nbotaris
•       Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri
•       Rencana kegiatan usaha minimal tiga tahun kedepan dan RAPB
•       Dokumen lain yang diperlukan sesuai peraturan perundang undangan

      4.  Penelitian oleh Pajak yang memiliki Kewenangan

Langkah akhir yang harus diakui untuk mengesahkan koperasi tersebut sebagai Badan Hukum adalah Penelitian oleh pejabat yang berwenang Pejabat yang berwenang akan melakukan :

·         Penelitin terhadap materi Anggaran Dasar yang diajukan (Pasal 8 ayat 2)

·         Pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut (Pasal 8 ayat 2)

Syarat untuk Pendirian Koperasi

1.      Dua rangkap Salinan Akta Pendirian kopperasi dari notaris (NPAK)

2.      Berita acara Rapat Pendirian Koperasi

3.      Daftar hadri rapat pendirian koperasi

4.      Foto copy KTP Pendiri (urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar memper mudah pada saat verifikasi)

5.      Kuasa pendiri (pengurus terpilih) untuk mengurus pengesahan pembentukan koperasi

6.      Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri

7.      Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi

8.      Daftar susunan pengurus dan pengawas

9.      Daftar Sarana Kerja Koperasi

10.  Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus

11.  Struktur Organisasi Koperasi

12.  Surat pernyataan status kantor koperasi dan bukti pendukungnya

13.  Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sumber Referensi :

http://catatandiankurniawan.blogspot.com/2014/01/tata-cara-mendirikan-koperasi_3.html

Andai Aku Menjadi Menteri Koperasi

Menjadi seorang menteri itu sangat tidak gampang, jika menjadi seorang menteri koperasi itu merupakan tugas yang cukup sulit. Dilihat dari perkembangannya, koperasi sering kali dipandang sebelah mata. Inilah yang membuat orang berharap banyak pada koperasi, sebab, koperasi dengan system yang bertata baik membuat iklim asas ekonomi kekeluargaan mampu berjalan sebagaimana mestinya.

Di Indonesia terdapat massalah-masalah koperasi yaitu :

·         Kebanyakan pengurus koperasi telah lanjut usia sehingga kapasitas terbatas

·         Rangkap jabatan dalam koperasi

·         Bahwa ketidak percayaan anggota koperasi menimbulkan kesulitan dalam memulihkannya

·         Administrasi kegiatan belum memenuhi standar tertentu sehingga menyediakan data untuk pengambilan keputusan tidak lengkap

·         Tanggapan masyarakat sendiri terhadap koperasi : karena kegagalan koperasi pada waktu yang lalu tanpa adanya penanggung jawaban kepada masyarakat yang menimbulkan ketidak percayaan pada masyarakat tentang pengelolaan koperasi

·         Tingkat harga yang selalu berubah sehingga pendapatan penjualan sekarang tidak dapat dimanfaatkan untuk meneruskan usaha

·         Bertambahnya persaingan dari badan usaha yang lain secara bebas memasuki bidnag usaha yang sedang ditangani oleh koperasi

            Hingga saat ini peran pemerintah masih perduli terhadap keberadaan koperasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembinaan dan pembelajaran mengenai koperasi. Dengn program ini diharapkan dalam segala masyarakat dari siswi hingga pegawai negeri dan kalangan swasta  untuk mendirikan koperasi dilingkungan msing-masing. Demikian dengan Koperasi Unit Desa yang didirikan disetiap lokasi desa, semua itu diharapkan mampu menjadi perekonomian nasional.

            Namun jangan membiarkan koperasi melaju sendiri di tengah arus ekonomi yang semakin ketat persaingannya, Maka kualitas koeprasi secara keseluruhan memang harus diupayakan oleh semua pihak baik pengelola koperasi, masyarakat dan pemerintah.

            Jika saya menjadi menteri koperasi, mungkin saya akan menjawab saya akan mengembalikan koperasi Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya kita mengenal apa itu koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan atau demi kesejahteraan bersama.

            Dan saya ingin agar maasyarakat Indonesia khususnya kaum muda dan para masyarakat lainnya bisa kembali pada perekonomian Negara Indonesia. Sangat jelas peranan kita bisa mengetahui apa yang bisa dilakukan untuk memjukan perkoperasian di Negara kita. Kejujuran dalam bekerja adalah hal yang utama dalam mengatasi korupsi. Kalau pemimpinnya tidak jujur bagaimana rakyatnya ingin mencontoh dengan baik. Karena pemimpin yang bbaik dapat menjadi panutan bagi rakyatnya. Kesederhanaan adalah jawaban atas keterpurukan perekonomian bangsa, oleh karena itu sebagai seseorang pemimpin haruslah bersikap sederhana jangan terlalu berlebihan.

            Untuk menjadi seorang menteri koperasi ada hal-hal yang dilakukan seperti halnya:

1.      Merumuskan kebijakan pemerintah dibidang pembinaan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

2.      Mengkoordinasikan dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana dan program pemantauan, analisi dan evaluasi di bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

3.      Meningkatkan oeran serta masyarakat di bidang koperasi dan UKM

4.      Mengkoordinasikan kegiatan operasional lembaga pengembangan sumber daya ekonomi rakyat.

Tugasnya :

Tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi Fselon I Kementerian Negara pasal 552, 553 dan 554, yaitu : Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintah Negara.

            Fungsinya :

-          Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah

-          Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah

-          Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

-          Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah

-          Penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan oemberdayaan koperasi ,usaha mikro,kecil dan menengah sesuai dengan undang-undang dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

Jika semua telah memiliki nilai-nilai tersebut, yakinlah bahwa koperasi Indonesia akan maju dengan pesat. Ketahuilah bahwa kedamaian yang terdapat pada suatu struktur yang aa, akan membawa kita  pada koperasi di era yang baru. Dan pastinya kementrian akan menjadi pengawal keuangan Negara yang sempurna.

Saya akan mencoba menempatkan koperasi berada di tempat-tempat yang bisa dijangkau masyarakat, sehingga orang semakin mudah untuk menginvestasikan dan menyimpan uangnya di kopersi dari pada di bank yang terlalu banyaak biaya administrasinya yang cenderung merugikan pengguna.

Upaya pembangunan koperasi terpadu dengan melibatkan semua unsur terkait dilakukan dengan tetap memelihara kemurnian asas dan pelaksanaan koperasi.  Dengan segala yang telah dijelaskan ,maka sekarang koperasi bukan lagi lembaga yang menjadi tempelan semata. Dengan demikian, bagaimana kita menjaga dan turut berperan aktif di dalamnya. Untuk mendukung keberadaan koperasi.

Sumber Referensi :

https://devinaameliach.wordpress.com/2015/09/29/andai-aku-menjadi-menteri-koperasi/

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga berhasil menyelesaikan Makalah ini yang Alhamdulillah tepat pada waktunya. Makalah ini berisi tentang Kemiskinan dan Kesenjangan.

Kami sampaikan terima kasih kepada Orang tua yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Tidak lupa juga kami berterimakasih kepada Bapak/Ibu dosen Perekonomian Indonesia yang telah memberikan banyak pelajaran tentang Perekonomian Indonesia ini kepada saya dan rekan - rekan.

 Penulis menyimpulkan bahwa tugas kelompok ini masih belum sempurna, oleh karena itu Penulis menerima saran dan kritik, guna kesempurnaan tugas ini dan bermanfaat bagi Penulis dan pembaca pada umumnya.

Depok, Mei 2015

Kelompok 3

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................. i

KATA PENGANTAR .............................................................................. ii

DAFTAR ISI ............................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................... 1

1.2. Rumusan Masalah .............................................................................. 1

1.3. Tujuan ................................................................................................ 1

BAB II PEMBAHASAN .......................................................................... 2

2.1. Konsep dan Pengertian Kemiskinan................................................... 2

2.2. Garis Kemiskinan ............................................................................... 3

2.3. Penyebab dan Dampak Kemiskinan.................................................... 3

2.4. Pertumbuhan, Kesenjangan, dan Kemiskinan .................................... 4

BAB III PENUTUP ................................................................................... 6

3.1. Kesimpulan ......................................................................................... 6

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 7

BAB I

PENDAHULUAN

1. LatarBelakang

       Saat ini, Perkembangan Perekonomian di Indonesia sangat merosot . Salah satunya adalah Kemiskinan. Kemisikinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Umumnya masyakat Indonesia perkembangan ekonominya merosot yang disebabkan oleh ketidak mampuan masyarakat yang belum mengetahui perkembangan ekonomi yang sekarang. Oleh sebab itu, kelompok kami akan membahas tentang Perkembangan Perekonomian di Indonesia.

2. RumusanMasalah

a.       Apakah konsep dan pengertian dari kemiskinan?

b.      Apa itu garis kemiskinan?

c.       Apakah penyebab dan dampak dari kemiskinan?

d.      Bagaimana hubungan petumbuhan, kesenjangan, dan kemiskinan?

3. Tujuan

1.      Untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang kemiskinan dan kesenjangan.

2.      Untuk mengetahui tentang garis kemiskinan.

3.      Untuk mengetahui penyebab dan dampak kemiskinan.

4.      Untuk mengetahui hubungan pertumbuhan, kesenjangan, dan kemiskinan.

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Konsep Dan Pengertian Kemiskinan

1)      Konsep Kemiskinan

   Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau kekeluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (social distinction) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan.

Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata (garis kemiskinan) dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk.

a.       Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan (poverty line) yang sifatnya tetap tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu masyarakat. Garis Kemiskinan (poverty line) adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada defenisi mengenai standar hidup minimum. Sehingga kemiskinan abosolut ini bisa diartikan dari melihat seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin.

b.        Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif pada dasarnya menunjuk pada perbedaan relatif tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Mereka yang berada dilapis terbawah dalam persentil derajat kemiskinan suatu masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin. Dalam kategori seperti ini, dapat saja mereka yang digolongkan sebagai miskin sebenarnya sudah dapat mencukupi hak dasarnya, namun tingkat keterpenuhannya berada dilapisan terbawah.

2)   Pengertian Kemiskinan

       Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dll.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

·         Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari: sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

·         Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.

·         Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makan "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.

2.      Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK)

Konsep Definisi

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Rumusan

 GK = GKM + GKNM

Ket :    GK      = Garis Kemiskinan

            GKM   = Garis Kemiskinan Makanan

            GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

Kegunaan

Untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin (headcount index-Po), indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index-P1), dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index-P2)

Keterangan Tambahan

Selain dari Susenas Modul Konsumsi dan Kor, variabel lain untuk menyusun indikator kemiskinan diperoleh dari Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD).

Interpretasi

Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Yessi Kurniyanti (2C214390)

3.        Penyebab Dan Dampak Kemiskinan

1)        Penyebab Kemiskinan

a.         Urbanisasi

     Orang berpikir bahwa tinggal di kota besar akan mendatangkan penghasilan besar. Namun semakin banyak orang yang datang ke kota besar maka lapangan pekerjaan yang tersedia juga akan semakin sedikit. dan hal ini malah akan memperparah tingkat pengangguran.

b.        Korupsi

     Hal ini "menyumbangkan" banyak sekali warga miskin di Indonesia, karena bantuan yang seharusnya untuk membantu masyarakat miskin malah diambil orang yang tidak bertanggungjawab.

c.         Sumber Daya Alam (SDA)

     Ini yang menyebabkan kemiskinan susah sekali berkurang. Bisa diketahui banyak SDA di Indonesia memiliki kualitas yang kurang, sehingga para SDA tidak mempunyai keahlian yang bisa digunakan untuk mendapatkan penghasilan.

d.        Tingkat pendidikan yang rendah

     Tidak adanya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan yang lebih, masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Karena dengan pendidikan, masyarakat bisa mengerti dan memahami bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Dengan belajar, orang yang semula tidak bisa menjadi bisa, salah menjadi benar, dsb. Maka dengan tingkat pendidikan yang rendah, masyarakat akan dekat dengan kemiskinan.

e.         Bencana alam

     Banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami dapat menyebabkan gagalnya panen para petani, sehingga tidak ada bahan makanan untuk dikonsumsi dan dijual kepada penadah atau koperasi. Kesulitan bahan makanan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi.

f.          Tidak menjalankan program Keluarga Berencana (KB)

     Masih ada orang yang berpikir bahwa anak merupakan tabungan masa depan, dan orang yang berpikiran seperti itu memiliki banyak anak. Namun hal tersebut malah menjadi beban ekonomi yang berat karena harus menghidupi banyak anggota keluarga.

2)        Dampak Kemiskinan

a.         Kriminalitas

     Semakin banyak orang yang miskin, maka semakin banyak pula kemiskinan yang terjadi. Masuk akal bila seorang kepala rumah tangga menghalalkan segala cara untuk menghidupi keluarganya yang kelaparan.

b.        Pengangguran

     Pengangguran merupakan dampak dari kemiskinan, berhubung pendidikan dan keterampilan merupakan hal yang sulit diraih masyarakat, maka masyarakat sulit untuk berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan.

c.         Bunuh diri

     Banyak orang yang putus asa karena tidak sanggup menghadapi kemiskinan, sehingga mengambil jalan pintas.

d.      Kebodohan

     Semakin banyak rakyat miskin maka semakin banyak juga yang tidak bisa mendapatkan pendidikan.

e.       Kesehatan sulit untuk didapatkan

     Karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat kemiskinan membuat rakyat miskin sulit menjaga kesehatannya. Belum lagi biaya pengobatan yang mahal di klinik atau rumah sakit yang tidak dapat dijangkau masyarakat miskin. Ini menyebabkan gizi buruk atau banyaknya penyakit yang menyebar.

4.        Pertumbuhan, Kesenjangan Dan Kemiskinan

          1)      Hubungan antara Pertumbuhan dan Kesenjangan: Hipotesis Kuznets

            Data decade 1970an dan 1980an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi di banyak Negara berkembang, terutama Negara-negara dengan proses pembangunan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi: semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan per kapita semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya.  Studi dari Jantti (1997) dan Mule (1998) memperlihatkan perkembangan ketimpangan pendapatan antara kaum miskin dan kaum kaya di Swedia, Inggris dan AS, serta beberapa Negara di Eropa Barat menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama decade 1970an dan 1980an.  Jantti membuat kesimpulan semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakan public.  Dalam perubahan pasar buruh, membesarnya kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besarnya pendapatan dari istri dalam jumlah pendapatan keluarga merupakan dua factor penyebab penting.

Literature mengenai perubahan kesenjangan dalam dsitribusi pendapatan awalnya didominasi oleh apa yang disebuthipotesis Kuznets. Dengan memakai data antar Negara (cross section) dan data dari sejumlah survey/observasi di tiap Negara (time series), Simon Kuznets menemukan relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat perdapatan per kapita berbentuk U terbalik.  Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari ekonomi pedesaan (rural) ke ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi industry.

          2)      Hubungan antara Pertumbuhan dan Kemiskinan

            Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan dan kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan dengan ketimpangan, seperti yang telah dibahas di atas.  Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur berkurang.  Namun banyak factor lain selain pertumbuhan yang juga mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan di suatu Wilayah/Negara seperti struktur pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.

 

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

                                   Dengan demikian, Kemiskinan terjadi ketika ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti: Urbanisasi, Korupsi, SDA (Sumber Daya Alam), Tingkat Pendidikan yang rendah, Bencana Alam, KB.

Ada juga beberapa dampak dari kemiskinan seperti: kriminalitas, pengangguran, bunuh diri, kebodohan, dan kesehatan sulit didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131195-T%2027312-Determinan%20kemiskinan-Tinjauan%20literatur.pdf

http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=50

http://alifapaadanya.blogspot.com/2013/04/penyebab-kemiskinan-di-indonesia-serta.html

http://ochascorpiogirl.blogspot.com/2012/10/faktor-penyebab-dan-cara-mengatasi.html

https://saefakipratiwi.wordpress.com/2012/03/08/dampak-kemiskinan/

http://ardhiananoerhaq.blogspot.com/2011/03/kemiskinan-dan-kesenjangan-perekonomian.html